Join the new world

PREMAN versus PEMERINTAH


Anda tahu apa persamaan dan perbedaan antara sekelompok preman dengan sebuah pemerintahan..?

Persamaan antara keduanya, adalah mereka sama-sama mengusai suatu wilayah dan menarik pungutan dari siapapun yg mendiami wilayah itu. Sementara perbedaannya, kalau sekumpulan preman menarik pungutan berupa 'Jatah Preman' kepada warganya, maka pemerintah menarik pungutan berupa 'Pajak' kepada rakyatnya.

Lantas, apakah perbedaan dari kedua hal di atas hanya terletak pada istilahnya saja..? Tentu tidak. Karena perbedaan makna antara 'Jatah Preman' dan 'Pajak' jelas sangat jauh berbeda. Entah mau dilihat dari logika kebutuhannya, logika pemungutannya, sampai logika pertanggung jawabannya. Ijinkan saya sedikit membahasnya disini.

Sekumpulan preman, biasanya menarik pungutan kepada warga tanpa perencanaan yang transparan. Mereka hanya berpatokan pada kebutuhan mereka, ambisi mereka, keinginan mereka, hingga setelah mereka menemukan kalkulasi biayanya, mereka tinggal membebankan jumlahnya untuk dipungut dari warga sampai batas waktu yang mereka putuskan sendiri.

Sementara pemerintah, biasanya memerlukan persetujuan rancangan anggaran dari wakil rakyat untuk dapat menentukan besaran pajak. Wakil rakyat pertama-tama akan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan pembangunan nasional yang diajukan oleh pemerintah. Lantas, setelah rasionalisasi rencana anggaran pemerintah disetujui, barulah besaran penerimaan negara (dimana salah satunya adalah pajak) ditentukan.

Lalu tentang logika pemungutannya. Sekumpulan preman jelas tidak akan ambil pusing tentang bagaimana caranya warga harus memenuhi pembayaran kepada mereka. Karena sebenarnya, bukan soal bagaimana warganya membayar yang dipikirkan oleh para preman, tapi lebih kepada berapa jumlah yang mampu ditarik lewat aksi pemalakan sosial ini. Semua orang, semua pengusaha, semua sektor bisnis, harus ikut menyumbang. Itu saja. Tidak ada pertimbangan sama-sekali dari para preman, apakah struktur besaran dana yang ditarik, atau target warga yang harus dipalak, sedikit-banyak justru akan memperlambat perputaran ekonomi di wilayah kekuasaan mereka. Karena logika preman sederhana memang. Bila suatu saat wilayahnya mulai 'kering', maka itulah saatnya bagi mereka untuk memperluas wilayah kekuasaannya.

Sementara kalau pemerintah, biasanya mempertimbangkan pola pemungutan pajak dengan lebih bijak. Karena pajak bukan semata-mata berguna untuk membiayai operasional pemerintahan, namun juga dapat menjadi alat untuk pemerataan pendapatan maupun insentif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah jelas akan memilih secara hati-hati, sektor mana yang surplus dan sektor mana yang minus, hingga kemudian pajak dapat berperan sebagai katalis pembangunan ekonomi. Karena rezim pajak, sederhananya adalah alat untuk memobilisasi modal publik dari satu sektor yang sudah mapan ke sektor lain yang belum mapan.

Kemudian tentang logika penggunaan dananya. Para preman jelas dapat menggunakan dana yang mereka peroleh dengan sesuka hati. Tidak perlu merinci penggunaan dana kepada warga, dan tidak perlu laporan keuangan serta laporan operasional yang dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya. Dan hebatnya, ketika kepentingan, kebutuhan, ambisi, atau keinginan para preman tetap tidak terwujud karena metode penggunaan dananya tidak jelas, maka para preman tinggal menarik dana lagi kepada warganya. Seringkali dalam jumlah yang lebih besar malah. Karena asumsi yang diyakini oleh preman biasanya sederhana, yaitu bila dengan suatu cara ternyata gagal, berarti dananya kurang. 😑!

Sementara kalau pemerintah gagal dalam menjalankan program pembangunan, itu artinya sama saja memboroskan uang pajak dengan percuma. Publik jelas punya hak untuk meminta pertanggung jawaban. Masyarakat jelas punya hak pula untuk mendapat penjelasan dari pemerintah, tentang hal-hal apa saja yang akhirnya membuat program pembangunan gagal terealisasi. Dan evaluasi terhadap program pemerintah yang sudah gagal, harus dilakukan dengan menyeluruh. Karena logikanya, bila sebuah pemerintahan telah gagal, maka seharusnya terjadi pergantian dalam rezim ekonomi-politik yang berkuasa. Seharusnya, minimal metode dan strategi pembangunan ekonomi-politiknya yang kemudian harus dirubah. Karena pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan yang mampu memimpin bangsanya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, bukan malah menghambur-hamburkan segala potensi ekonomi dan politik hingga akhirnya rakyatnya terbelit hutang dan defisit perdagangan dunia.

Selamat memilih anggota kongres saudaraku. Karena biar bagaimanapun, hanya kita yang mampu menentukan apakah nantinya sekelompok preman atau sekumpulan orang-orang yang bertanggung jawab, yang akan menjadi wakil kita di pemerintahan.

Untuk Indonesia yang lebih baik,
Untuk Indonesia yang lebih sejahtera



salam,
lihatkesini
(disaat tingginya pajak dan mahalnya harga grain di dalam negeri)