Join the new world

Assalamualaikum Wr. Wb.
Selamat siang dimanapun rekan berada.



Tiba waktunya bagi kongres Juli-Agustus untuk tinggalkan #ruangkongres. Periode ini memang bukan periode terbaik bagi Indonesia. Tidak berjalannya serah terima jabatan, pembentukan perangkat kongres, serta pembentukan komisi kongres di awal periode, akhirnya berlarut-larut hingga pertengahan Agustus karena masa libur lebaran.

Namun masih ada beberapa hal di bidang ekonomi sosial yang telah ditangani, antara lain struktur pajak, APBN, dan selesainya donasi ke NBI untuk operasional Govt bulan ini. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih untuk rekan anggota kongres atas bantuan dan partisipasinya, juga untuk jajaran Govt atas kerja samanya, serta seluruh rakyat Indonesia atas dukungannya dan kepercayaannya bulan ini.



Struktur Pajak

Pada dasarnya, penerimaan utama negara asalnya dari pajak, dan struktur pajak disesuaikan dengan kebutuhan RAPBN. Di satu sisi, kongres berperan sebagai wakil rakyat. Tapi di sisi lain, kongres juga bertanggung jawab agar negara punya penerimaan yang cukup untuk penuhi kebutuhan operasional negara dan Govt.

Dilema struktur pajak akan terus jadi masalah karena banyaknya kepentingan di dalamnya. Kepentingan dari negara dan Govt, dan dari kelompok-kelompok rakyat. Negara dan Govt menghendaki penerimaan negara melalui Treasury cukup untuk kebutuhan. Sedangkan rakyat sendiri juga harus dijaga kepentingannya, mulai dari prajurit yang wamil, self-supply citizen, importir dan eksportir, rakyat sebagai konsumen di marketplace, serta dari pengusaha/produsen di marketplace, baik itu pengusaha FRM, WRM, food Q1-Q7, maupun weapon Q1-Q7.

Oleh karena itu, kongres bertugas cari jalan tengah; yang penuhi kebutuhan negara dan Govt, tidak hanya mengorbankan beberapa kelompok rakyat, tidak mengabaikan kepentingan kelompok minoritas, dan semaksmial mungkin adil bagi semua kelompok rakyat. Itulah alasan dengar pendapat kemarin dilaksanakan (log chat).


Di satu sisi, VAT tinggi akan korbankan produsen food dan weapon Q1-Q7 dan kurangi untung importir di marketplace. Akibatnya pengusaha/produsen food dan weapon akan beralih ke blackmarket, harga akan melonjak, dan konsumen food dan weapon marketplace yang akan kesulitan.

Di sisi lain, work tax tinggi akan kurangi keuntungan seluruh rakyat; prajurit yang wamil, self-supply citizen, eksportir, dan pengusaha/produsen, baik itu WRM, FRM, food, atau weapon. Akibatnya sama saja, harga akan melonjak, dan konsumen marketplace yang akan kesulitan.


Akan tetapi, work tax masih lebih baik dijadikan penerimaan utama negara karena:
1. Adil merata. Rakyat dibebankan persentase pajak “gotong royong” yang sama untuk kontribusi ke negara, ngga hanya korbankan beberapa kelompok rakyat, atau malah abaikan kelompok minoritas.
2. Adil progresif. Rakyat dengan jumlah company yang banyak dan keuntungan lebih besar, akan terkena tax yang lebih besar. Sedangkan rakyat dengan jumlah company seadanya dan keuntungan lebih kecil, akan terkena tax yang lebih kecil juga.
3. Bisa diprediksi. Penerimaan work tax relatif stabil dibanding VAT atau import tax yang dipengaruhi demand yang fluktuatif, perhitungan penerimaan negara lebih akurat.

"Work tax cukup dipasang untuk penuhi kebutuhan minimal negara dan Govt, sedangkan VAT bisa disesuaikan untuk penerimaan pajak yang lebih besar atau kecil". Berdasarkan itu, maka dari berbagai opsi struktur tax, akhirnya work tax dipasang di 8% sebagai jalan tengah. Ke depannya, bukan tidak mungkin VAT atau import tax bisa jadi 99%, 25%, atau bahkan 1%.


APBN Dan National Bank of Indonesia

Pembahasan RAPBN telah lalui beberapa kali revisi dan presentasi, dan akhirnya tercapai APBN yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan, berikut lampirannya: lampiran.

Kongres telah lakukan donasi untuk dana TNeI dan Depdiknas (termasuk IPDN berikutnya) melalui proposal law berikut. Kongres pun telah lunasi kebutuhan APBN ke NBI melalui proposal law keduanya termasuk dana untuk MoD (lograk dan combat order), serta revisi anggaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Dalam Negeri Sosial dan Politik (Depdagrisospol). Sedangkan dana untuk MPP tetap berada di treasury karena penggunaannya langsung dipotong dari treasury.



Demikianlah warta jurnal akhir kongres periode juli-agustus kali ini. Walaupun tersendat di awal masa jabatan, kongres akhirnya kembali ke jalurnya dan sebisa mungkin mewakili rakyat dan kepentingannya.

Untuk itu, kongres mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kekurangan maupun inkonsistensinya selama periode ini. Kalau bukan pada rakyat dan negara, pada siapa lagi akan mengabdi.

Maka daripada itu, pada akhir masa jabatan ini, sekaligus terpilihnya kongres baru periode agustus-september, kongres mengundang kongres terpilih agar mengikuti:

Serah Terima Jabatan Dan Pembentukan Perangkat Kongres
Tanggal: 27 Agustus 2013 atau Day 2,107
Waktu: 20:00 WIB atau 06:00 ET
Lokasi: #ruangkongres (rizon)
Agenda: Serah terima jabatan, pembentukan perangkat kongres, dan pemindahtanganan Pranata Kongres Indonesia

Kongres yang telah lewat ini tidak ingin masalah yang sama timbul akibat tindakan yang sama. Demi lancarnya kinerja kongres periode berikutnya, kehadiran para kongres terpilih sangat penting. Oleh karena itu, berpartisipasilah dalam acara kali ini. Bertanggungjawablah karena telah mengemban jabatan sakral ini agar tidak ada kongres yang abai dan hanya memburu hadiah.



Akhir kata, terimakasih yang sebesar-besarnya.

Hormat kami,
Kongres eIndonesia Periode Juli-Agustus